RADAR PALU – Dunia usaha di Kota Palu didorong mengambil peran lebih besar dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengatakan, keterlibatan dunia usaha penting untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
Ia menyebut, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tidak hanya dapat dibuka oleh perusahaan berskala besar. Sektor usaha seperti kafe, rumah makan, restoran, hotel, hingga berbagai jenis usaha lainnya juga memiliki ruang untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut.
Baca Juga: Revisi Kepmen ESDM 157, DPRD Sulteng Percayakan Proses ke Pemerintah Pusat
“Kita berharap dunia usaha yang lainnya, seperti kafe, rumah makan, restoran, dan hotel bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman kita yang disabilitas,” ujar Imelda pada Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, pemberian kesempatan kerja harus disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk itu, pelatihan menjadi bagian penting agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia.
Imelda menilai, langkah tersebut akan membuat program perlindungan sosial memiliki dampak yang lebih panjang. Penyandang disabilitas yang sebelumnya berada dalam kondisi rentan dapat diarahkan menuju kemandirian melalui pekerjaan maupun pengembangan usaha.
Baca Juga: Guru Laki-Laki Berdandan Seperti Perempuan Viral, DPRD Sulteng Minta Pembinaan
“Bantuan sosial bukan menjadi titik akhir, tapi menjadi pintu masuk. Kita ingin membangun sebuah pola pelayanan yang memungkinkan penyandang disabilitas bergerak dari kondisi rentan menuju kondisi yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya,” jelasnya.
Selain membuka akses pekerjaan, Imelda juga menekankan pentingnya menghilangkan hambatan komunikasi dalam pelayanan publik. Menurutnya, aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas agar kebutuhan mereka dapat dipahami dan dilayani secara tepat.
Pemkot Palu sebelumnya telah melaksanakan pelatihan juru bahasa isyarat. Imelda mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap pelatihan tersebut cukup tinggi.
Baca Juga: OTT ATR/BPN Seret Bos Summarecon, KPK Sita Uang Ratusan Miliar
Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari kalangan pemerintahan, tetapi juga dosen dan sejumlah unsur lainnya. Bahkan, durasi pelatihan yang berlangsung sekitar tiga bulan dinilai peserta masih belum cukup.
“Banyak yang antusias dan ingin tahu kapan lagi dibuka. Ternyata pelatihan bahasa isyarat itu tidak mudah. Bukan hanya bermain tangan, tetapi mimik muka juga penting,” katanya.
Melihat tingginya minat tersebut, Imelda berharap pelatihan bahasa isyarat dapat kembali dianggarkan dan diperluas. Tidak hanya perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik, tetapi juga kecamatan, kelurahan hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca Juga: PT SJA2 Bantu Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Matialemba
Hal itu dinilai penting karena petugas di lapangan terkadang berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan pelayanan berjalan lebih inklusif.
Di sisi lain, Imelda mengapresiasi keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan yang mendorong interaksi inklusif. Ia mencontohkan kegiatan mewarnai bertema inklusi yang melibatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus bersama anak-anak lainnya.
Menurutnya, kegiatan semacam itu penting untuk membangun ruang interaksi tanpa diskriminasi sejak usia dini.
Baca Juga: Piala Wali Kota Palu 2026 Resmi Bergulir, 27 Kelurahan Ambil Bagian
“Kita berharap mereka bisa menyatu. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan di antara mereka,” ujarnya.
Imelda juga mengapresiasi Yayasan Sekolah Membina melalui program Building Effective Networks (BEM) dengan dukungan NLR Indonesia yang telah menjadi mitra Pemkot Palu dalam mendorong terwujudnya ekosistem yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada sosialisasi atau diskusi. Forum yang digelar harus menghasilkan langkah konkret, mulai dari mekanisme rujukan yang jelas, pembagian peran antarinstansi, hingga tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas.
Menurut Imelda, integrasi layanan sosial, ketenagakerjaan dan ekonomi menjadi kunci. Dengan jejaring yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga kesempatan untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Kota Palu.
Baca Juga: Api Karhutla Pendolo Mengarah ke Bangun Jaya, Warga dan Tim Gabungan Siaga
“Ketika seorang penyandang disabilitas datang dengan kebutuhan tertentu, mereka tidak lagi harus berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lainnya hanya untuk mencari informasi. Harus ada mekanisme yang jelas,” tandasnya.***
Editor : Rina Abd Halik