RADAR PALU – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Irfan Sukarna, saat membuka Seminar Internasional Artificial Intelligence, Digital Payments and Innovations yang digelar di Sriti Convention Hall Palu, Rabu (12/8/2026).
Irfan mengatakan, sistem pembayaran yang dikembangkan Indonesia harus memenuhi prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Baca Juga: Bank Indonesia: QRIS Bukan Pengganti Uang Tunai, Melainkan Pelengkap Transaksi Masyarakat
Menurutnya, perkembangan sistem pembayaran digital Indonesia saat ini bahkan menjadi salah satu yang diperhitungkan di tingkat internasional.
“Pembayaran yang dikembangkan, diatur dan dilaksanakan oleh para pelaku itu harus cepat, mudah, murah, aman dan andal,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Kehadiran QRIS membuat berbagai penyedia layanan pembayaran dapat menggunakan satu standar QR yang sama sehingga transaksi menjadi lebih terintegrasi.
Baca Juga: Bank Indonesia Catat 41 Juta Transaksi QRIS di Sulteng, Palu Penyumbang Terbesar
Sebelumnya, kata dia, setiap lembaga memiliki sistem QR masing-masing yang tidak selalu dapat terhubung satu sama lain. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya standardisasi melalui QRIS.
“Dulu masing-masing lembaga punya QR masing-masing yang tidak bisa sinkron dan tidak bisa saling berhubungan. Kemudian kita bikin inovasi namanya QRIS, cukup satu QR, semua pelaku bisa melaksanakan pembayaran melalui situ,” jelasnya.
Selain QRIS, Irfan menyoroti keberadaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Menurutnya, dominasi jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard menunjukkan bagaimana infrastruktur pembayaran juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kedaulatan suatu negara.
Ia mencontohkan, penggunaan kartu dengan jaringan pembayaran internasional membuat transaksi terhubung dengan infrastruktur yang berada di luar negeri.
“Paling tidak di dalam negara kita sendiri, Indonesia, kedaulatan kita tegakkan di sisi pembayaran. Kita tidak perlu membayar kepada Amerika untuk yang menggunakan logo GPN,” katanya.
Irfan mengungkapkan, penerapan GPN sempat mendapat keberatan dari pihak luar negeri karena dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap jaringan pembayaran internasional.
Namun, menurutnya, Indonesia tetap memiliki ruang untuk mengembangkan sistem pembayaran domestik, khususnya pada transaksi kartu debit dan ATM.
“Bagi kita, ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengembangkan sendiri digitalnya dan tidak perlu tergantung dengan negara lain,” tegasnya.
Irfan menambahkan, pembangunan sistem pembayaran nasional bukan semata-mata persoalan teknologi.
Lebih jauh, hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital global.
Seminar internasional tersebut turut menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Technology & Public Sector Transformation Expert Juan Intan Kanggrawan, serta Analyst Eksekutif Kelompok Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel Franz Hansa.
Baca Juga: Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Serahkan Bantuan Desa Wisata Touna
Seminar tersebut membahas perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital sektor publik, sistem pembayaran digital, serta berbagai inovasi yang dapat mendukung penguatan ekonomi digital Indonesia.***
Editor : Rony Sandhi