RADARPALU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tiga strategi utama, yakni penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan akses pembiayaan.
Konsultan Pengembangan UMKM Kantor Perwakilan BI Sulawesi Tengah, Moh. Tofan Saputra, mengatakan penguatan kelembagaan dilakukan dengan membantu UMKM memenuhi berbagai persyaratan legalitas dan perizinan usaha.
“Kalau perizinan-perizinannya belum lengkap, kami dorong, kami fasilitasi, dan kami pertemukan dengan pihak-pihak yang semestinya,” ujarnya.
Selain untuk penguatan kelembagaan, BI juga meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai pelatihan sesuai karakteristik usaha.
Program tersebut meliputi onboarding UMKM digital, pengembangan UMKM hijau, UMKM ekspor, hingga pendampingan kelompok subsisten atau kelompok rentan yang mengalami kesulitan mengakses pembiayaan.
Di Sulawesi Tengah, BI mendampingi sejumlah kelompok dalam kategori tersebut, di antaranya Kelompok Anggur, Duyu Bangkit di Kelurahan Duyu, Kelompok Mosinggani di Mamboro Barat yang bergerak di bidang pengolahan ikan, serta kelompok perempuan.
Baca Juga: Dinsos Buol Pastikan 774 KPM Terverifikasi, Data Ganda Akan Dihapus
Strategi ketiga dilakukan melalui pendampingan pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan BI adalah mengenalkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan.
Tofan menjelaskan, salah satu kendala utama UMKM memperoleh pembiayaan dari perbankan adalah belum tersedianya laporan keuangan yang memadai.
Melalui SIAPIK, pelaku UMKM cukup memasukkan data transaksi, kemudian aplikasi akan menyusun laporan keuangan secara otomatis, termasuk laporan laba rugi dan neraca.
Baca Juga: Bank Indonesia: QRIS Bukan Pengganti Uang Tunai, Melainkan Pelengkap Transaksi Masyarakat
“Dokumen itu nantinya bisa menjadi salah satu persyaratan tambahan saat mengajukan pembiayaan ke perbankan,” katanya.
Aplikasi SIAPIK dapat digunakan secara gratis melalui situs resmi maupun diunduh melalui Play Store.
Tofan juga menjelaskan bahwa BI memiliki basis data UMKM yang dikelola melalui Sistem Informasi Kelembagaan dan Pengembangan UMKM (SIKepang).
Namun, tidak seluruh peserta program otomatis masuk ke dalam basis data tersebut karena harus melalui proses administrasi dan persetujuan dari kantor pusat.
Saat ini jumlah UMKM yang telah tercatat di SIKepang mencapai sekitar 90 pelaku usaha dengan berbagai status pendampingan. Sementara secara keseluruhan, jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan BI di Sulawesi Tengah mencapai ratusan.
“Hanya dikurasi saja itu kita di dua tahun terakhir kita sudah menyentuh angka 200 lebih untuk program kurasi. Jadi memang ada berbagai kategori tadi untuk UMKM dan untuk kemasan kami beri ruang kepada UMKM untuk berinovasi,” ujarnya.***
Editor : Mugni Supardi