RADARPALU - Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah (FMPSB-Sulteng) resmi dideklarasikan pada Selasa (21/7/2026).
Forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Forum ini terbentuk sebagai hasil dari pergerakan Civil Society Organization (CSO) dan Non-Governmental Organization (NGO) lokal yang mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam mempercepat perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Sulawesi Tengah.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulteng, Ir H. Musliman, MM mengatakan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang mengusung sebuah konsep pemikiran, lebih daripada itu harus menjadi terobosan nyata untuk kemajuan Sulawesi Tengah.
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan-terbosan yang baik untuk Sawit di Sulawesi Tengah. Kolaborasi antar semua pihak menjadi kuncinya, mari kita bersama-sama memajukan Sawit di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Kelapa sawit adalah salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, menyumbang sekitar $20 hingga $27,75 miliar per tahun dan menyumbang sekitar 12% dari total ekspor non-migas. Industri ini menyumbang sekitar 1,6% dari PDB nasional, memberikan pemasukan pajak hingga puluhan triliun rupiah, serta menyerap lebih dari 4,5 juta tenaga kerja langsung.
Selaras dengan Musliman, Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Jen Kurnia Gembu, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah. Menurutnya, kehadiran forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendampingan terhadap berbagai persoalan di sektor perkebunan kelapa sawit agar pengelolaannya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menilai masih banyak persoalan di sektor sawit yang memerlukan pendampingan, baik dari aspek regulasi, tata kelola, maupun penyelesaian berbagai isu di lapangan. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan melalui forum dinilai menjadi kebutuhan untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
"Pada prinsipnya kami dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terbentuknya Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan. Masih banyak permasalahan di sektor sawit yang membutuhkan pendampingan agar pengelolaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan," kata Jen Kurnia Gembu.
Ia menambahkan, peran pemerintah menjadi salah satu kunci dalam memastikan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan efektif, sekaligus menghadirkan kepastian hukum dan kebijakan yang mendukung terwujudnya tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan.
"Peran pemerintah menjadi kunci untuk mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui kolaborasi dan mendukung terwujudnya sawit berkelanjutan di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D. menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan.
“Yang perlu kita upayakan adalah saling bersinergi antara korporasi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tanpa sinergi, kita tidak bisa meraih manfaat maksimal dari industri persawitan ini,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi industri sawit di Sulawesi Tengah juga masih menghadapi tantangan karena sebagian besar industri pengolahan berada di luar Provinsi Sulawesi Tengah. Akibatnya, distribusi tandan buah segar (TBS) dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu tempuh yang cukup panjang.
Menjelang evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, ia berharap pembangunan industri sawit di Sulawesi Tengah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan.
“Hak-hak pekerja harus diperhatikan, hak untuk berserikat harus dijamin, dan kita juga harus mendorong inklusivitas, khususnya perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Tekanan global ke depan akan terus mengarah pada isu keberlanjutan,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Ekonesia, Azmi Sirajudin mengatakan pembentukan forum menjadi langkah penting untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam pengembangan sektor kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
"Forum ini diharapkan menjadi wadah bersama untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar tata kelola perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah semakin baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Azmi.
Azmi menjelaskan forum tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang sejahtera, berkeadilan, maju, dan berkelanjutan melalui program Sembilan BERANI, khususnya misi "BERANI Makmur".
“Forum akan menjalankan sejumlah fungsi strategis, mulai dari menjadi fasilitator yang memperkuat kapasitas pekebun rakyat dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan, hingga menjadi mediator dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian sengketa antar-pemangku kepentingan,” tambah Azmi.
Selain itu, forum ini juga akan berperan sebagai dinamisator yang mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam pengelolaan perkebunan sawit, serta sebagai akselerator untuk mempercepat pencapaian berbagai target strategis nasional, seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pengembangan hilirisasi, hingga transisi menuju komoditas sawit yang bebas deforestasi, ramah lingkungan, dan menghormati hak asasi manusia.
"Melalui forum ini kami ingin memastikan setiap pihak memiliki ruang untuk berdialog, mencari solusi bersama, dan mengawal implementasi sawit berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola sawit yang inklusif dan berdaya saing," kata Azmi.
Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Sulawesi Tengah diharapkan menjadi wadah kolaboratif yang mampu memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di provinsi tersebut.(*)
Editor : Mugni Supardi