RADARPALU - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di tengah melimpahnya sumber daya alam sebagai persoalan utama ekonomi daerah, sehingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan dan memastikan efektivitas anggaran dalam menekan kemiskinan.
"Sulawesi Tengah ini sumber daya alam melimpah, tapi angka kemiskinannya masih seperti ini. Jadi kita harus satu. Kita harus menyatukan visi kita," kata Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin (27/4).
Ia menilai, selama ini anggaran yang dikeluarkan cukup besar setiap tahun, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum untuk mengevaluasi dan menentukan arah kebijakan yang tepat dalam menekan angka kemiskinan.
Dengan demikian, ia kembali menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam menyatukan langkah dan strategi pembangunan, khususnya dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Menurut Gubernur, melalui perencanaan yang lebih terarah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendatang, penurunan angka kemiskinan dapat dicapai secara bertahap.
"Kita perlu membedah musuh kita bersama ini, sehingga RKPD 2026 nanti kita sudah masuk ke titik sasaran yang mematikan. Kita berharap minimal bisa turun sampai 5 persen," harapnya.
Anwar Hafid juga menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda pokok dan wajib dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, seluruh kepala daerah mulai dari kepala desa, camat, bupati, wali kota hingga gubernur wajib melaksanakan Musrenbang. Ia menekankan bahwa tidak akan ada program pembangunan tanpa melalui mekanisme tersebut.
Baca Juga: Kolaborasi Astra Agro dan CPOPC Gelar Pelatihan Berkebun yang Berkelanjutan Bagi Petani Sawit
“Musrenbang ini dalam ketatanegaraan kita sifatnya pokok dan wajib. Jangan dianggap sekadar formalitas, karena ini mekanisme yang harus dilakukan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Anwar Hafid.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang dihadiri secara lengkap oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah hingga anggota DPR RI, DPD, dan kementerian terkait yang memberikan dukungan.
Lebih lanjut, ia mengangkat sejumlah pertanyaan penting terkait relevansi Musrenbang di masa sekarang. Ia mengakui adanya anggapan bahwa Musrenbang hanya bersifat seremonial, mengingat banyak usulan yang belum terakomodasi dalam anggaran.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Musrenbang justru semakin penting dan strategis dalam kondisi saat ini.
"Di tengah kondisi seperti ini, Musrenbang menjadi penting dan strategis untuk menyatukan pandangan tentang apa yang menjadi musuh kita bersama," jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa tanpa kesamaan pandangan, setiap tingkatan pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri, mulai dari desa hingga provinsi.(rna)
Editor : Mugni Supardi