RADAR PALU – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai dirasakan langsung oleh industri perhotelan dan restoran di Sulawesi Tengah.
Pemangkasan belanja perjalanan dinas serta kegiatan rapat dinilai menjadi pukulan signifikan bagi sektor yang selama ini bergantung pada segmen pemerintah.
Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Sulawesi Tengah, Fery Taula, mengatakan pada Jumat (24/4), selama ini sekitar 60 hingga 80 persen pasar hotel dan restoran di Indonesia ditopang oleh aktivitas pemerintahan, seperti meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Di daerah yang belum menjadi destinasi wisata utama seperti Sulawesi Tengah, ketergantungan tersebut bahkan bisa mencapai 70–80 persen.
“Kalau segmen sebesar itu dipangkas, tentu dampaknya sangat terasa. Okupansi hotel, kegiatan meeting, semuanya pasti menurun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan daerah wisata unggulan seperti Bali atau Yogyakarta yang memiliki penopang kuat dari sektor pariwisata. Di Sulawesi Tengah, kontribusi wisata masih berkisar 20–30 persen, sehingga belum mampu menutup penurunan dari segmen pemerintah.
Baca Juga: Sehari Dua Kebakaran Lahan, Diduga Kelalaian Manusia, Jurnalis Sempat Dihalangi ketika Meliput
Menurut Fery, langkah pemerintah yang menargetkan efisiensi anggaran hingga ratusan triliun rupiah terutama dari pos perjalanan dinas dan rapat—semakin mempersempit ruang gerak pelaku usaha. Situasi ini memaksa industri perhotelan dan restoran bersiap menghadapi tekanan yang lebih berat dalam waktu dekat.
Meski demikian, pelaku usaha tidak tinggal diam. Sejumlah strategi mulai dijalankan, salah satunya dengan membidik pasar non-pemerintah melalui program staycation bagi masyarakat lokal, terutama pada akhir pekan.
“Hotel mencoba menawarkan paket diskon, tambahan layanan, serta memaksimalkan fasilitas seperti kolam renang dan kuliner untuk menarik minat warga,” jelasnya.
Baca Juga: IPB Dukung Swasembada Beras, Ingatkan Ancaman Kemarau
Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dioptimalkan sebagai sarana promosi yang lebih efisien dan mampu menjangkau pasar lebih luas dengan biaya relatif rendah.
PHRI Sulawesi Tengah juga mendorong anggotanya untuk menyusun paket layanan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi instansi pemerintah, agar kegiatan tetap dapat berlangsung meski dengan keterbatasan anggaran.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Saat ini, tingkat okupansi hotel berada di kisaran 40–50 persen. Pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan, tetapi dalam kondisi yang serba terbatas.
“Keuntungan masih ada, tapi sangat tipis. Untuk ekspansi usaha atau memberikan insentif tambahan kepada karyawan sudah sangat sulit,” ujarnya.
Fery turut mengingatkan potensi dampak lanjutan yang bisa terjadi, termasuk ancaman terhadap tenaga kerja. Industri hotel dan restoran merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak pekerja, sehingga penurunan aktivitas berisiko memicu pengurangan jam kerja hingga perumahan karyawan.
“Kalau kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan ada pengurangan jam kerja bahkan merumahkan karyawan, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19,” pungkasnya.
Ke depan, PHRI berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara lebih selektif dan terukur, mengingat sektor perhotelan dan restoran memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi daerah. (*)
Editor : Agung Sumandjaya