RADAR PALU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, mengatakan bahwa pihaknya memiliki fungsi mendampingi daerah dalam penguatan tata kelola, pengendalian intern, manajemen risiko, serta indeks efektivitas pencegahan korupsi.
“Itu yang kami kawal supaya daerah-daerah bisa lebih baik,” ujar Agus kepada Radar Palu saat ditemui pada Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pengendalian intern, manajemen risiko dan indeks pencegahan korupsi yang baik berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Kalau kepala daerah punya program besar, itu harus dikawal supaya betul-betul bermanfaat. Pengawalannya melalui tiga indeks tadi,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara umum kondisi tata kelola di daerah sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa poin yang perlu ditingkatkan.
“Secara umum tidak ada catatan khusus. Hanya ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan. Ini poin umum saja,” katanya.
Salah satu yang perlu diperkuat, lanjutnya, adalah kebijakan tertulis sebagai pedoman pelaksanaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Terkait pengawasan proyek di Kota Palu, Agus menjelaskan bahwa BPKP lebih berperan pada pendampingan penguatan tata kelola, bukan pengawasan langsung kegiatan harian.
“Kalau untuk proyek-proyek kegiatan, itu ranahnya inspektorat. Kami memperkuat tata kelolanya. Kalau inspektorat perlu pendampingan untuk proyek tertentu, baru kami dampingi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan langsung sehari-hari dilakukan oleh inspektorat daerah. BPKP juga melakukan pengawasan terhadap beberapa program pusat yang ada di daerah.
“Misalnya pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat yang dananya langsung dari pusat, itu yang kami awasi langsung. Kalau yang dari APBD, oleh inspektorat,” jelasnya.
Agus juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya kerugian negara.
“Kami sekarang lebih pada bagaimana mencegah supaya tidak terjadi. Kalau pun nanti terjadi, ada tugas lanjutan seperti audit investigasi. Tapi untuk hal ini belum ada yang sampai seperti itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid merespon baik pendampingan yang dilakukan oleh BPKP Sulteng. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepannya.
“Kami bersyukur atas penguatan yang terus diberikan BPKP kepada pemerintah kota Palu sehingga kami dapat terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Pihaknya akan terus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pendampingan yang akan dilakukan oleh BPKP Sulteng. “Apapun data yang masih dibutuhkan, kami siap. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki performa pemerintah kota Palu,” tandasnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi