RADAR PALU - Isu perpindahan sandar kapal dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala beririsan langsung dengan denyut ekonomi masyarakat pesisir.
PT Pelni Cabang Palu menegaskan bahwa hingga kini SK Trayek yang berlaku masih menunjuk Pantoloan sebagai pelabuhan sandar, sehingga operasional dan layanan penumpang tetap mengacu pada kebijakan tersebut.
Mulai dari operasional kapal, termasuk penentuan pelabuhan, sepenuhnya mengikuti kebijakan dan penugasan pemerintah melalui SK Trayek.
Kepala Cabang PT Pelni Palu, Christian Moreys Nainggolan, menjelaskan bahwa Pelni pada dasarnya hanya melaksanakan penugasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Pelni Pusat, dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Dari SK Trayek itu ditentukan kapal Pelni sandar di pelabuhan mana,” ujar Moreys kepada awak media saat ditemui pada Selasa (6/1/2026).
Moreys mengakui pada prinsipnya pihaknya siap di pelabuhan mana pun. Namun untuk saat ini, SK yang tersedia masih menunjuk Pantoloan.
"Kalau pun nanti ada perubahan, tentu akan ditindaklanjuti dan diinformasikan secara resmi oleh Pelni,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil pertemuan terakhir antara pemerintah dan masyarakat Pantoloan juga menegaskan bahwa kelanjutan isu tersebut berada pada kewenangan pemerintah.
“Sesuai pertemuan masyarakat Pantoloan dan Gubernur, nantinya pemerintah yang akan melanjutkan apabila memang ada perubahan,” katanya.
Moreys juga menjelaskan bahwa SK Trayek tidak memiliki batas waktu tertentu, melainkan mengikuti jadwal operasional kapal yang diterbitkan secara berkala.
“Jadwal kapal kami terbitkan per periode. Untuk Januari dan Februari ini masih Pantoloan. Kalau ada perubahan, pasti akan kami sampaikan,” ujarnya.
Jika di kemudian hari terjadi perpindahan pelabuhan sandar, Pelni mengakui akan ada dampak dari sisi operasional. Namun hal tersebut telah menjadi bagian dari antisipasi perusahaan.
“Pasti ada dampak karena berpindah dari pelabuhan yang sudah biasa kita singgahi ke pelabuhan yang baru. Tapi itu akan kita antisipasi,” ungkap Moreys.
Ia juga menegaskan bahwa Pelni tidak dapat mengambil keputusan di luar kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Apabila terjadi perubahan, sosialisasi kepada masyarakat dan penumpang akan menjadi hal penting yang harus dilakukan bersama pihak terkait.
“Kita juga harus melihat kesiapan pelabuhan karena spesifikasi kapal Pelni berbeda dengan kapal yang sebelumnya beroperasi di sana. Yang paling penting, penumpang bisa naik dan turun dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
Terkait Pelabuhan Pantoloan, Moreys menilai pelabuhan tersebut masih memiliki keunggulan dari sisi akses, khususnya bagi mayoritas penumpang yang berasal dari wilayah barat Kota Palu.
“Secara jarak, Pantoloan memang lebih dekat bagi sebagian besar penumpang. Soal akses ke depan, itu menjadi perhatian pemerintah seiring perkembangan daerah,” pungkasnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi