RADAR PALU - Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai kebijakan penyederhanaan nominal dari wacana redenominasi rupiah memang memiliki manfaat tertentu khususnya untuk efisiensi sistem keuangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan pasar dan kondisi ekonomi nasional.
Menurut Eko, penyederhanaan angka mata uang dapat membuat transaksi lebih ringkas, terutama bagi sektor keuangan seperti perbankan.
"Begitu angka itu disimplify, dari seribu menjadi satu, seolah-olah kenaikan 100 atau 200 rupiah itu menjadi kecil. Itu memudahkan administrasi," ujar Eko dalam kegiatan Diskusi Publik Kolaborasi Lintas Sektor dan Daerah yang digelar di Palu beberapa waktu lalu.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pasar Indonesia belum bekerja secara ideal. Kenaikan harga di tingkat pedagang kecil sering terasa signifikan bagi masyarakat bawah.
Ia mencontohkan pengalaman sehari-hari selepas lebaran, ketika harga makanan atau kebutuhan kecil meningkat tajam.
"Untuk masyarakat bawah, inventory mereka masih tinggi. Mereka bisa membedakan nilai, tapi yang jadi persoalan adalah dampak inflasinya. Kenaikan sedikit saja terasa banyak," kata Eko.
Ia menjelaskan bahwa redenominasi biasanya dilakukan oleh negara-negara dengan inflasi sangat tinggi. Turki menjadi contoh yang sempat dinilai berhasil melakukan redenominasi beberapa tahun lalu, namun kini kembali menghadapi inflasi hingga 40 persen.
"Redenominasi tidak serta-merta meningkatkan produktivitas. Ini hanya mempermudah urusan teknis. Jadi tidak bisa dijadikan solusi ajaib untuk mengurangi korupsi atau mendongkrak ekonomi," tegasnya.
Meski begitu, Eko menilai diskursus kebijakan ekonomi tetap positif sepanjang mendorong pemikiran produktif. Ia menyebut figur pemimpin atau pejabat ekonomi yang mampu menawarkan pandangan baru dapat membentuk ekspektasi positif bagi publik.
Ia menyinggung gaya komunikasi beberapa tokoh ekonomi, termasuk Menteri Keuangan era sebelumnya yang dinilai berani menjaga integritas kebijakan.
"Salah satu cara membedakannya adalah kemampuan menciptakan ekspektasi positif. Itu yang sedang banyak dicoba dilakukan hari ini," kata Eko.
Ia mengapresiasi beberapa pernyataan kebijakan struktural yang dinilai kuat, misalnya gagasan revitalisasi sistem pengawasan atau pembenahan lembaga keuangan.
Namun, Eko mengingatkan agar publik kritis terhadap wacana yang dinilai terlalu menyederhanakan persoalan makroekonomi, seperti pencairan dana besar dari bank sentral untuk mendorong pertumbuhan secara instan.
Meski demikian, ia memahami mengapa figur-figur baru dalam kebijakan ekonomi menarik perhatian publik. Dalam kondisi stagnasi, masyarakat memang cenderung mencari harapan dan pendekatan baru.
"Fenomena itu sah saja. Yang penting kebijakannya tetap dipilih secara rasional, mana yang benar-benar struktural dan mana yang hanya gimmick," jelasnya.
Eko menegaskan bahwa sebelum menerapkan redenominasi, pemerintah perlu memastikan bahwa dampak inflasi dapat dikelola dengan baik dan seluruh lapisan masyarakat siap menghadapinya. "Kalau mau dilakukan, harus smooth. Publik harus siap, terutama masyarakat bawah," pungkasnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi