RADAR PALU – Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menjadi sorotan setelah para pemangku kebijakan dan pelaku usaha menilai bahwa kekayaan sumber daya alam—terutama nikel—belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Isu ini mencuat dalam Diskusi Ekonomi Akhir Tahun yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng bersama Bank Indonesia di Palu, Kamis (27/11/2025).
Dari perspektif makroekonomi, pertumbuhan Sulteng sejatinya ditopang lonjakan harga nikel global. Namun menurut Miftachul Choir dari Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, dampak positif itu tidak serta merta menetes ke ekonomi masyarakat.
Ia menilai belanja pemerintah daerah justru menurun akibat kebijakan efisiensi, sementara sektor pertanian yang menjadi kekuatan lama Sulteng justru belum diberdayakan maksimal.
“Sulteng tidak hanya kaya nikel, tapi juga penghasil kakao terbesar di Indonesia. Sayangnya potensi ini belum benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya dalam paparan.
Ia menambahkan, porsi dana bagi hasil (DBH) nikel yang diterima daerah juga tidak sebanding dengan nilai produksi tambang. Dari sekitar Rp 570 triliun nilai ekonomi nikel, Sulteng hanya mendapat Rp 200 miliar.
Moderator diskusi, Temu Sutrisno, menegaskan adanya ironi besar dalam struktur ekonomi daerah. “Potensi begitu besar, tapi kemiskinan masih membayangi. Ini kontradiksi yang harus diselesaikan,” katanya.
Dari kalangan dunia usaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng Wijaya Chandra menyoroti arah investasi yang selama ini terserap dominan oleh sektor pertambangan.
Menurutnya, visi Gubernur Sulteng yang ingin memperkuat pertanian harus mendapat dukungan regulasi yang seragam mulai pusat hingga daerah.
“Saya baru bertemu investor di Tiongkok, dan mereka melihat Indonesia punya potensi, tapi regulasinya harus satu komando,” kata pengusaha yang akrab disapa Ko Awi itu.
Sementara itu, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulteng, Teguh Ananta, menilai investasi yang masuk masih bersifat padat modal sehingga manfaatnya belum dirasakan langsung masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, kini mengarahkan strategi pembangunan ekonomi ke sektor pertanian untuk menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai misi Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Para narasumber salah satunya Akademisi dari Untad, Prof Ahlis Djirimu, sepakat bahwa benang kusut investasi, regulasi, dan struktur ekonomi harus segera diurai. Tanpa perubahan orientasi pembangunan dan perbaikan tata kelola, kekayaan Sulteng hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara kemiskinan tetap menghantui.
Diskusi ini diharapkan menjadi momentum untuk menata ulang arah kebijakan ekonomi, agar Sulteng tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga mampu mencapai kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakatnya. ***
Editor : Talib