RADAR PALU - SRC Telkom Palu kembali melaksanakan kegiatan UKM Tanggap Halal Batch II sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Palu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pilar ekonomi yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UKM di daerah.
Ranger SRC Palu, Ria Pitria, dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini membuka peluang bagi komunitas, yayasan, maupun kelompok masyarakat yang ingin mengajukan kegiatan sosial untuk bekerja sama dengan Telkom.
"Kalau ada kegiatan sosial seperti sunatan massal, pengentasan stunting, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya, bisa ajukan proposal. Nanti akan kami teruskan ke pusat untuk dipertimbangkan dukungannya," tambahnya.
Dalam sesi pelatihan bertema Strategi Praktis Self Declare via Sihalal, Ria memaparkan bahwa sertifikasi halal kini menjadi hal wajib bagi seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk UKM. Produk bersertifikat halal dipercaya lebih aman, memiliki nilai jual lebih tinggi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
"Misalnya ada dua rumah makan berdampingan, yang satu sudah ada halalnya, yang satu belum. Tentu orang akan memilih yang sudah halal," ungkapnya.
Ria menuturkan, ada dua jenis pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, yakni regular dan self-declare.
Untuk skema regular, produk akan melalui audit langsung oleh tim dari BPJPH atau P3H, terutama bagi produk yang menggunakan bahan dengan potensi kontaminasi tinggi. Sedangkan untuk self-declare, pelaku usaha membuat pernyataan mandiri bahwa produknya halal, disertai bukti kehalalan bahan yang digunakan.
"Walaupun menyatakan sendiri, tidak bisa asal bilang halal. Semua bahan harus dibuktikan kehalalannya, dari sumber ayamnya, tepung, hingga minyak yang digunakan," ujarnya.
Ria juga menjelaskan bahwa selain program nasional Sehati yang disubsidi pemerintah, Telkom memiliki fasilitasi khusus bagi UKM binaannya.
"Kalau Sehati itu kuotanya nasional dan rebutan. Tapi kalau di Telkom, kami punya jalur sendiri, istilahnya jalur tol, dengan kuota sebanyak 1.000 usaha yang bisa difasilitasi," jelasnya.
Fasilitasi dari Telkom ini diberikan satu kali bagi pelaku UKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, berskala rumahan, menggunakan bahan yang aman dan terbukti halal, serta memiliki tempat produksi terpisah dari dapur rumah tangga.
Program ini diperuntukkan bagi usaha dengan proses produksi sederhana seperti menggoreng, memanggang, atau merebus, bukan produk yang melalui pembekuan atau proses kompleks yang berpotensi terkontaminasi.
Setiap peserta wajib memiliki penyelia halal, yaitu orang yang memastikan proses produksi sesuai syariat Islam. Jika pelaku usaha beragama Islam, maka ia bisa menjadi penyelia halal untuk usahanya sendiri.
Selain itu, Ria juga menekankan pentingnya identifikasi produk dan varian dengan benar agar sesuai dengan nama dan bentuk produknya.
"Jangan sampai nama produk tidak sesuai dengan tampilannya, misalnya disebut keripik pisang tapi bentuknya bukan keripik. Itu tidak bisa disertifikasi," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, dirinya berharap pelaku UKM di Palu tidak hanya mampu memenuhi standar halal nasional, tetapi juga siap bersaing di pasar internasional.
"Kami tidak hanya mendorong UKM agar produknya bersertifikat halal, tapi juga supaya bisa ekspor. Harapannya, produk UKM Palu bisa go global," harapnya.(***)
Editor : Mugni Supardi