Dalam Mendagri, dirinya menyampaikan bahwa perkembangan situasi nasional terkini sekaligus rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025. Tito mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi, dipicu sejumlah isu antara lain tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, hingga penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menanggapi kondisi tersebut, Mendagri menjelaskan langkah-langkah strategis Presiden, seperti menggelar rapat kabinet internal, bertemu tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Forkopimda di daerah pun diminta melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan antara demonstrasi damai dengan aksi yang berujung kekerasan.
Mendagri juga menginstruksikan kepala daerah segera mengadakan rapat Forkopimda, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas untuk menjaga kondusifitas, serta menggelar doa bersama. Selain itu, pemerintah daerah diimbau mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial yang mewah, menghindari sikap flexing pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, dan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing.
"Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat," ujar Tito pada Selasa (2/9/2025).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga diminta memperkuat kerja sama dengan Bulog dalam pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara Kementerian Perdagangan diminta memastikan ketersediaan minyak goreng yakni Minyak Kita di seluruh daerah.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah merilis data inflasi Agustus 2025. Inflasi year on year (y-o-y) Sulteng tercatat sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,04. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen (IHK 117,15), sedangkan inflasi terendah di Kota Palu sebesar 2,98 persen (IHK 108,86).
Adapun inflasi month to month (m-to-m) Agustus sebesar 0,06 persen dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 3,62 persen. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,06 persen, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,02 persen, serta kelompok pendidikan dengan andil 0,01 persen.
Komoditas penyumbang inflasi antara lain beras, bawang merah, ikan kembung, ikan cakalang, ikan selar, nasi dengan lauk, udang basah, ketimun, ikan katamba, dan terong. Sementara komoditas penyumbang deflasi yaitu tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri, baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun dalam mengendalikan laju inflasi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara umum. (*/rna)
Editor : Nur Soima Ulfa