RADAR PALU - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi menegaskan seleksi terbuka tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemkab Morut bebas dari praktik titipan dan transaksi jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan Delis saat membuka seleksi terbuka JPTP di Aula SMP Negeri 1 Petasia, Selasa (10/11/2026).
Sebanyak 33 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti seleksi untuk memperebutkan tujuh jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Tanam Pohon di Masjid, Gereja, dan Pura, Peserta KPLA Batch 2 FKUB Sulteng Tinggalkan Jejak Hidup Ke
Tujuh jabatan strategis yang dilelang secara terbuka pada seleksi tersebut meliputi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Kepala Dinas Perikanan Daerah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Delis memastikan tidak pernah menitipkan nama calon tertentu kepada panitia seleksi maupun pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen.
Baca Juga: Prof Zainal Abidin Ajak 50 Pemuda Lintas Agama se-Sulteng Rawat Kebhinekaan Lewat Kemah Pemuda
Dia meminta panitia mengutamakan kompetensi dan kemampuan setiap peserta.
"Saya tidak pernah menitipkan nama-nama tertentu, karena saya ingin melihat dulu hasil penilaian yang objektif mengenai kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Dari hasil itu nantinya kami berdiskusi dengan tim untuk menentukan orang yang tepat di tempat yang tepat," kata Delis.
Selain menegaskan seleksi bebas titipan, Delis membantah adanya praktik pembayaran untuk mendapatkan jabatan selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Morut, Djira Kendjo.
Baca Juga: Pekan Olahraga Tradisional Sulteng, Upaya Menyelamatkan Budaya
Dia bahkan mempersilakan publik mengonfirmasi langsung kepada jajaran BKPSDMD Morowali Utara terkait praktik tersebut.
"Sejak kami menjabat bersama Bapak Wakil Bupati, boleh ditanyakan kepada seluruh pimpinan BKPSDM, apakah pernah ada yang mengeluarkan uang satu rupiah untuk menduduki jabatan? Tidak ada sama sekali," ujarnya.
Delis meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan serius dan menunjukkan kemampuan terbaik.
Baca Juga: Prof Amar Tantang Gekrafs Kampus Lahirkan Inovasi dan Cetak Job Creator
Dia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah sementara, bukan sarana mengejar kedudukan atau kepentingan pribadi.
"Jabatan ini sementara. Karena itu, prioritaskan pelayanan. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat, itulah yang harus kita berikan. Kita ini bukan bos, kita ini pelayan," tegasnya.
Delis juga meminta calon pejabat pimpinan tinggi pratama menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Baca Juga: DSI Klaim Ekspor Sawit Makin Mudah, Service Fee Segera Diumumkan
Nilai tersebut mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Menurut Delis, kemampuan manajerial saja tidak cukup untuk memimpin organisasi pemerintahan. Setiap pejabat harus menjaga integritas, membangun kerja sama, serta mampu menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja.
Dia juga meminta calon kepala OPD memastikan setiap program dan penggunaan anggaran mendukung visi pembangunan Morut, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Baca Juga: Akademisi Perikanan Soroti Ketimpangan Nelayan Tradisional, dalam Dialog Bertajuk Masa Depan Ekonomi
"Setiap rupiah yang kita keluarkan harus tepat sasaran. Jangan sampai anggaran habis, tenaga kita habis, tetapi tujuan pembangunan tidak tercapai," katanya.
Delis menegaskan pejabat yang nantinya mendapat kepercayaan memimpin OPD harus bekerja profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik. Kinerja nyata, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas.
Ketua Panitia Seleksi yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Morut, Nimrod Adon Tandi, menjelaskan seleksi terbuka tersebut bertujuan mendapatkan pejabat yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, integritas, dan memiliki rekam jejak yang baik.
Baca Juga: Hauling PT Oddell Indonesia di Jalan Umum Picu Kekhawatiran Warga
Nimrod memastikan panitia menjalankan seluruh tahapan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan profesionalisme serta prinsip bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebanyak 33 peserta dari kalangan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Morut mengikuti seleksi tersebut. Seluruh peserta telah melewati verifikasi berkas administrasi.
Panitia menyiapkan sejumlah tahapan seleksi, meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui metode assessment center, penulisan makalah dan presentasi, serta wawancara kepemimpinan, integritas, dan penguasaan substansi.
Baca Juga: Banggai Kepulauan Pertahankan Predikat UHC, 98 Persen Penduduk Terlindungi JKN
Panitia juga melakukan penelusuran rekam jejak atau track record setiap peserta untuk mendapatkan gambaran mengenai kompetensi dan integritas calon pejabat.
Seluruh rangkaian seleksi dijadwalkan berlangsung pada 10-23 November 2026, termasuk penyampaian hasil kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Perwakilan tim asesor dari UPT Pusat Penilaian Pegawai BKD Provinsi Jawa Timur, Made Oika Kawiswara, mengapresiasi kepercayaan Pemkab Morut dalam pelaksanaan asesmen tersebut.
Baca Juga: Miliki 66,42 Gram Sabu, Pria di Luwuk Diciduk Polisi
Made memastikan tim asesor menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dia meminta seluruh peserta mencurahkan kemampuan, gagasan, serta pengalaman selama mengikuti asesmen agar kompetensi masing-masing tergambar secara maksimal.
Menurut Made, hasil asesmen diharapkan memberikan gambaran akurat mengenai kapasitas setiap peserta. Hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Baca Juga: Wakil Bupati Touna Buka Tradisi Moraa, Ajak Masyarakat Jaga Budaya dan Kebersamaan
Pembukaan seleksi ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Bupati Morowali Utara, dilanjutkan penyerahan plakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabupaten Morut Musda Guntur, Ketua Tim Asesor, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Morut Adin Pananggalih, perwakilan Dandim 1311/Morowali Kapten Inf. Amrul, serta Kapolsek Petasia Theodorus Risupal. (***)
Editor : Ilham Nusi