RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Dinas Perikanan menggelar pertemuan koordiansi dengan Tim Surveyor Yayasan Mutiara lembah katulistiwa yang mendapat kepercayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tim Surveyor tersebut akan melaksanakan verifikasi lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 di Kabupaten Donggala.
Pertemuan koordinasi itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait penetapan data dan lokasi usulan KNMP 2027, sekaligus menjadi dasar pelaksanaan tugas verifikasi lapangan oleh Tim Surveyor.
Baca Juga: Anggaran Hibah Rp550 Juta di Donggala Masuk Penyidikan, Penggunaan Dana Masjid Ditelusuri
Salah satu keputusan utama dalam pertemuan koordinasi tersebut adalah menyepakati penggunaan 15 titik lokasi usulan Pemerintah Kabupaten Donggala sebagai data base melalui Dinas Perikanan, yang telah disampaikan melalui aplikasi/link KNMP 2027 pada tanggal 9 Oktober 2026, sebagai data dasar pelaksanaan verifikasi.
Kesepakatan ini sekaligus membatalkan 12 lokasi yang sampaikan Tim Surveyor. Pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa lokasi-lokasi tersebut tidak menggunakan data Base usulan Pemkab Donggala dan belum memenuhi persyaratan teknis untuk dilanjutkan dalam proses verifikasi KNMP 2027.
Keputusan penggunaan 12 lokasi usulan Pemerintah Daerah dari 15 lokasi telah dikoordinasikan serta mendapat persetujuan dari Satgas KNMP Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Angkut 704 Liter Solar Subsidi, Polda Sulteng Tangkap Pengemudi Panther di Donggala
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ir Ali Assegaf SPi MH dalam keterangannya menjelaskan, bahwa penyelarasan data lokasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan verifikasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, Pemkab Donggala melalui Dinas Perikanan telah menyiapkan data dan dokumen pendukung terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan sehingga dapat membantu kelancaran proses verifikasi oleh Tim Surveyor.
“Selanjutnya, dari total 15 lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Donggala, sebanyak 12 lokasi menjadi sasaran verifikasi lapangan sesuai kuota yang ditetapkan Satgas KNMP KKP,” sebut Ali.
Baca Juga: Takwin Minta Dampak Ekonomi Pemindahan Kapal PELNI ke Donggala Tak Diabaikan
Sementara itu, tiga lokasi lainnya disepakati sebagai lokasi cadangan. Ketiga lokasi tersebut berpeluang ditetapkan sebagai tambahan apabila terdapat kabupaten lain yang tidak dapat memenuhi kuota lokasi sebagaimana telah dialokasikan oleh Satgas KNMP KKP.
“Hasil kesepakatan koordinasi ini akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Lokasi Usulan KNMP 2027, yang menegaskan bahwa 15 lokasi usulan Pemkab Donggala menjadi data acuan, menggantikan 12 lokasi yang sebelumnya disampaikan oleh Tim Surveyor,” ungkap Ali.
Dalam pelaksanaan tugas lapangan yang dijadwalkan mulai besok, menurut Ali, Tim Surveyor akan diterjunkan ke 12 desa sasaran. Masing-masing desa akan ditangani oleh satu orang anggota Tim Surveyor dengan dukungan pendampingan dari UPT Perikanan atau petugas perikanan di tingkat kecamatan.
Baca Juga: KM Dorolonda ke Donggala, KM Lambelu Tetap di Pantoloan, Andi Arman Sebut Keputusan Sementara
“Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu Tim Surveyor memperoleh informasi secara langsung, melakukan pemeriksaan kondisi faktual lokasi, serta menghimpun data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan persyaratan teknis KNMP 2027,” Jelas Ali.
Ali Assegaf mengatakan, setelah seluruh proses verifikasi lapangan selesai, hasilnya akan dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa, dilanjutkan pada tingkat kabupaten, dan selanjutnya dibawa ke pembahasan tingkat nasional.
“Melalui tahapan tersebut, hasil verifikasi diharapkan memperoleh masukan, klarifikasi, serta kesepahaman dari para pemangku kepentingan sebelum menjadi bahan pembahasan dan penetapan lebih lanjut di tingkat nasional,” kata Ali.
Baca Juga: Pemkab Donggala Lelang Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Dalm kesmepatan itu, Tim Surveyor juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pelayanan Pemkab Donggala selama proses koordinasi.
Kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam menyediakan data dan dokumen pendukung, membuat proses pertemuan koordinasi berlangsung efektif dan mempercepat penyelesaian persiapan pelaksanaan verifikasi.
Bahkan, dalam pelaksanaan koordinasi Tim Surveyor untuk wilayah Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala menjadi kabupaten pertama yang menuntaskan laporan pendahuluan hasil pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: PELNI Tunggu Keputusan Pusat soal Layanan Kapal di Pantoloan dan Donggala
Dengan selesainya koordinasi ini, Tim Surveyor selanjutnya akan memfokuskan kegiatan pada verifikasi faktual di 12 desa sasaran.
Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan dalam FGD berjenjang sebagai bagian dari proses persiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027 di Kabupaten Donggala.
Program KNMP 2027 diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan kawasan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan kawasan yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan masyarakat pesisir.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin