RADAR PALU – Persoalan tata kelola Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, dan Desa Soraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kembali mencuat.
Koperasi yang bermitra dalam perkebunan kelapa sawit pola inti plasma ini melaporkan dugaan maladministrasi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, hingga konflik kemitraan yang berlangsung sejak 2010 hingga 2026.
Laporan dan kronologi tersebut disampaikan oleh Ketua Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), Maskur Lamase.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Evaluasi Dampak Kebijakan Pengesahan Koperasi
Laporan itu ditujukan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian hak ekonomi petani plasma.
Berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam laporan, Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto didirikan pada 20 Oktober 2010 sebagai wadah petani plasma di dua desa tersebut.
Pada 2011, Bupati Buol menerbitkan surat keputusan penetapan 925 anggota plasma dengan luas lahan 1.212 hektare.
Baca Juga: Koperasi Karya Bersama Poso Siapkan Ekspor Kakao ke Prancis
Pada tahun yang sama, koperasi menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan PT Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) tentang pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti plasma.
Namun, dalam laporan itu disebutkan, selama 2011 hingga 2017 koperasi tidak melaksanakan RAT secara rutin, terbuka, dan demokratis. Akibatnya, anggota disebut tidak memperoleh laporan pertanggungjawaban dan tidak mengetahui perkembangan pengelolaan plasma maupun Sisa Hasil Usaha (SHU).
Persoalan berlanjut terkait luasan lahan yang disebut berubah menjadi 1.494 hektare, yang dinilai tidak sesuai dengan SK Bupati Buol Tahun 2011.
Baca Juga: 10 Koperasi Desa Merah Putih di Sulteng Siap Beroperasi
Perubahan yang lebih besar terjadi Tahun Buku 2020-2021. Dalam laporan disebutkan, jumlah anggota berubah dari 925 orang menjadi 1.603 orang, sementara luas lahan berubah dari 1.212 hektare menjadi 3.569 hektare.
"Yang jelas sejak tahun 2021 sampai tahun 2025 itu tidak pernah melaksanakan RAT. Nanti Januari 2026 dan itupun setelah didesak melalui proses RDP," ungkap Maskur Lamase kepada Radar Palu, belum lama ini.
Selain itu, laporan juga menyoroti kesepakatan lahan 60 hektare pada 29 Juli 2021 antara keluarga Pagisi dan Lasaripi yang disebut tidak dikelola PT HIP.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Sulteng Didorong Masuk Rantai Produksi, Bukan Sekadar Jualan
Kesepakatan yang dimediasi pengurus koperasi dan oknum perwakilan PT HIP itu dinilai bertentangan dengan diktum kelima SK Bupati Tahun 2011, sehingga status kepemilikan anggota menjadi tidak jelas.
Pada periode 2021-2023, muncul keluhan anggota terkait SHU yang disebut tidak diberikan sebagaimana mestinya, tidak adanya keterbukaan informasi, serta tidak adanya transparansi pengelolaan koperasi.
Pemerintah Kabupaten Buol kemudian membentuk Tim Penanganan Penyelesaian Masalah Petani Plasma dan Koperasi Plasma pada 22 September 2023.
Baca Juga: Menkop Ajak Mahasiswa Jadikan Koperasi Wadah Usaha Kolektif dan Inovasi Ekonomi
Tim tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah teknis dan perwakilan seluruh koperasi plasma yang bermitra dengan PT HIP. Rapat lanjutan digelar pada 16 Oktober 2023 untuk membahas penyelesaian persoalan petani plasma dan konflik kemitraan.
Konflik kemitraan kembali memanas setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 3 Juni 2024 antara koperasi dengan PT UKM Investasi (PT. UKMI) terkait peralihan kemitraan dari PT HIP.
Dalam laporan, proses MoU itu dipersoalkan karena disebut tidak diketahui anggota, tidak melibatkan anggota, dan tidak pernah dibahas secara terbuka.
Baca Juga: Dinas Koperasi Sulteng Fasilitasi 40 UMKM Kantongi Sertifikat Halal
Sepanjang 2024-2025, Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag, Sekretaris Daerah, Penjabat Bupati, hingga Wakil Bupati disebut telah mengeluarkan sejumlah surat yang mendesak pelaksanaan RAT. Namun, desakan tersebut disebut tidak diindahkan oleh pengurus lama koperasi.
Puncaknya, pada 17 Desember 2025, anggota koperasi bersama Aliansi Getar (Gerakan Tani dan Rakyat) melakukan aksi protes ke DPRD Kabupaten Buol.
DPRD kemudian menerbitkan rekomendasi yang antara lain meminta pengurus koperasi dinonaktifkan sementara dan pemerintah daerah memberikan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Baca Juga: Kendala Lahan Hambat Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Palu
Sebagai tindak lanjut, Camat Tiloan mengirimkan undangan pada 29 Desember 2025 kepada pengurus, badan pengawas, dan anggota koperasi. Pada 2 Januari 2026 dibentuk panitia pelaksana RAT/RATLB, dan pada 5 Januari 2026 dilaksanakan RAT/RATLB yang dihadiri pemerintah daerah dan para pihak.
Dalam forum itu, pengurus baru dipilih secara demokratis, termasuk pengurus demisioner yang ikut mencalonkan diri.
Namun, hasil RAT tersebut tidak mengakhiri konflik. Pada 15 Januari 2026, pengurus demisioner disebut melayangkan surat keberatan kepada Bupati Buol dengan tetap menggunakan logo dan mengatasnamakan koperasi, meski masa jabatannya dinilai telah berakhir. Surat itu pada pokoknya menolak hasil RAT dan menolak pengurus terpilih.
Baca Juga: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Palu Dorong Perusahaan Cegah Konflik Lewat PP dan PKB
Pengurus terpilih kemudian mengirim surat pada 16 Januari 2026 meminta penyerahan aset, dokumen organisasi, dan inventaris koperasi. Hingga laporan disusun, aset dan inventaris tersebut disebut belum diserahkan.
Korespondensi dengan PT UKMI pada 8 hingga 11 Februari 2026 juga disebut tidak membuahkan hasil. Pengurus terpilih mengirim surat silaturahmi dan penegasan legalitas kepengurusan, namun PT UKMI disebut menolak pertemuan dan tidak memberikan respons lanjutan.
Pada 10 Februari 2026, pengurus terpilih melaporkan pengurus demisioner ke Polres Buol atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan upaya mendelegitimasi pengurus terpilih.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Tata Kelola Koperasi untuk Dorong Ekonomi Daerah
Laporan berlanjut ke Bupati Buol pada 20 Februari 2026, serta ke Gubernur Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, dan DPD RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada 24 Maret 2026.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian memfasilitasi rapat penyelesaian konflik agraria pada 4 Mei 2026 antara koperasi dan PT HIP. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol disebut mengakui kepengurusan koperasi masa bakti 2026-2029.
Meski demikian, pada 3 Mei 2026 diduga terjadi pencairan SHU yang tidak dilakukan melalui pengurus hasil RAT 5 Januari 2026, melainkan bersama pengurus demisioner dan pihak tertentu.
Baca Juga: Perjuangkan Kebangkitan Koperasi Buol, Bupati Sampaikan Langsung Aspirasi Daerah kepada Wamenkop RI
Rapat lanjutan yang digelar Pemerintah Kabupaten Buol pada 25 Mei 2026 yang melibatkan pengurus terpilih dan pengurus demisioner juga berakhir deadlock tanpa kesepakatan.
Dalam kesimpulannya, laporan tersebut menilai terdapat persoalan serius dalam tata kelola koperasi, mulai dari tidak dilaksanakannya RAT secara normal selama bertahun-tahun, perubahan data anggota dan luasan lahan yang dipersoalkan, dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan, tidak terpenuhinya hak anggota plasma, konflik legitimasi kepengurusan, hingga dugaan penguasaan aset dan aktivitas ekonomi koperasi oleh pihak yang tidak lagi memiliki legitimasi organisasi.
Oleh karena itu, pengurus terpilih meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola koperasi, penegakan hukum, perlindungan hak-hak anggota plasma, serta kepastian hukum terhadap kepengurusan hasil RAT/RATLB tanggal 5 Januari 2026.
Baca Juga: Lindungi Identitas Koperasi, Kemenkum Sulteng Kawal Merek Kolektif Tojo Unauna
Dikonfirmasi, ketua Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto, Salim Abdullah, menepis semua tudingan yang disampaikan ketua Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto yang baru, Maskur Lamase, saat dirinya memimpin Koperasi Tani Bukit Pionoto semuanya jelas, tidak ada yang tidak transparan.
"Saya memimpin Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto itu sangat aktif, dan transparan dalam mengelola koperasi, termasuk keuangan koperasi, " kata Salim, dikonfirmasi media Radar Palu, Jawa Pos group, Rabu (28/10/2026).
Dijelaskan Salim. Salah satu transparansi adalah pendapatan tandan buah segar (TBS), setiap bulan itu pendapatannya cuma Rp 120 juta. Dibagi 1.500 hektare cuma dapat minimal Rp 80 ribu per anggota pemilik plasma.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Identitas Koperasi Lewat Merek Kolektif
"Itu sudah hasilnya. Tetapi mereka menuduh kami tidak transparan, " ujarnya.
Menurut Salim, angka itu merupakan perhitungan dari PT. Hardaya Inti Plantation (PT.HIP) Citra Karya Murdaya (CCM) Group, sebagai mitra dari koperasi.
"Kami menerima hasil ini. Itu sudah dari perusahaan PT. HIP. Dua bulan Rp 120 juta. Kita bagi 1.500 hektare cuma dapat berapa? Itu sudah penghasilannya selama ini, " sebutnya.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Petakan Kendala Koperasi Merah Putih di Parigi Moutong
Karena itu, dalam perjalanan pengelolaan koperasi, Salim sempat menawarkan kepada pengurus baru agar komposisi kepengurusan baru menggunakan pola 50:50, yaitu empat orang pengurus baru, dan ditambah empat orang pengurus lama, sesuai dengan banyaknya anggota pengurus delapan orang.
"Namun pengurus baru menolak, dan tidak mau seperti itu. Maunya orangnya semua. Satu paket. Mereka juga bikin pengurus baru dan nama koperasi juga ditambah. Itu jadi koperasi baru namanya, " sebutnya.
Dari komposisi itu, sikap Salim tidak lagi masuk dalam pengurusan, asalkan kawan-kawannya dari pengurus lama masuk dalam struktur koperasi yang dipimpin Maskur Lamase.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Sulteng Dikebut, Ini Targetnya
Salim juga melihat, dan ini yang jadi masalah krusial adalah ketua baru Maskur Lamase mengganti nama koperasi menjadi Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto Primer. "Dia menambah kata primer, "ungkapnya.
Menurut manajemen PT. HIP, kata Salim, harusnya hanya nama Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto saja. Maskur juga menginginkan akan dilakukan lagi Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Desember 2026 nanti.
Mengenai keberadaan PT. UKMI yang menjadi mitra Koperasi Tani Bukit Pionoto yang menjadi sorotan pengurus baru, dijelaskan Salim, yang membawa itu adalah pihak perusahaan PT. HIP.
"Kalau perusahaan ini, yang datangkan itu dari perusahaan PT. CCM group, dari Jakarta. Sehingga kami tidak lagi bermitra dengan PT. HIP tetapi dengan PT. UKMI.
"Kami sebenarnya juga bingung. Semua kami di tujuh koperasi yang ada di kawasan plasma, menjadi bingung. Kok kenapa sudah jadi begini, " ucap Salim lagi.
Harusnya pemilik PT. CCM group, ibu Hartati Murdaya melakukan pelepasan dulu, dan melakukan sosialisasi. "Agar kami mengetahui peralihan ini. Dari PT. HIP ke PT UKMI. Kami juga tidak punya memorandum of understanding (MoU) tetapi yang ada hanya kesepakatan kerja. Yang melaksanakan kerja hanya PT. UKMI saja, " bebernya.
Baca Juga: Peresmian Koperasi Merah Putih dari Molangato Paleleh, Kabupaten Buol
Menyikapi laporan pengurus baru, Salim mengatakan, bahwa dirinya sebenarnya sudah enggan lagi mengelola, tetapi dari perusahaan (PT. UKMI) tetap bermitra dengan koperasi yang dipimpin Salim. Disebabkan koperasi yang dipimpin Maskur Lamase telah menambah kata primer di koperasi tersebut.
"Perusahaan PT. UKMI merasa yang bermitra adalah Koperasi Tani Bukit Pionoto yang kami gerakkan, dan bukan Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto Primer. Perusahaan hanya melihat koperasi kami saja. Sehingga mereka tetap bermitra dengan kami, " tandas Salim. "Itulah sebabnya, mengapa kami masih mengelola Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto ini, " tegasnya.
"Sejak saya kalah dalam pemilihan ketua koperasi yang lalu, saya sudah tidak mau lagi jadi pengurus. Tetapi perusahaan selalu mendorong kami tetap mengelola, dengan alasan koperasi yang menambah kata primer itu adalah koperasi baru, "ungkapnya lagi.
Baca Juga: DPRD Sulteng Dukung Pengembangan Koperasi Merah Putih
Seperti diketahui, wilayah cakupan areal plasma sawit Koperasi Tani Bukit Pionoto meliputi dua desa, yaitu Desa Soraya Kecamatan Momunu, dan Desa Jati Mulya Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Masyarakat yang ada di kawasan ini tergolong kurang sejahtera. Pendapatannya dari plasma hanya Rp 160 ribu setiap bulan.(***)