RADAR PALU – DPRD Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna masa persidangan 1, di ruang rapat utama, mendengarkan pandangan umum Fraksi Perindo melalui juru bicara Herman, menyampaikan arah kebijakan RAPBD 2027, Jumat (16/10/2026).
Fraksi Perindo mencermati RAPBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada tema "Penguatan infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Kualitas Layanan Publik".
“Fraksi Perindo pada prinsipnya mengapresiasi arah kebijakan tersebut. Namun demikian, kami berpandangan bahwa tema tersebut harus benar-benar diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Jangan sampai APBD hanya berhasil menyelesaikan proses administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan Masyarakat, “ papar Herrman.
Baca Juga: Tiga WNA China Jadi Tersangka Kericuhan PT Askon Morowali
Karena bagi Perindo, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Dikatakannya, terlait kemandirian fiskal daerah Fraksi Perindo memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah. Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,5 triliun dari total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp 852,2 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Morowali masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Fraksi Perindo memahami bahwa transfer pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam struktur APBD. Namun ketergantungan yang terlalu besar harus menjadi alarm bagi kita semua.
Baca Juga: Pemkab Morowali Masih Berutang di Bank Dunia 20 Miliar, Pembayarannya Dicicil Setiap Tahun
“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dan intensifikasi PAD secara sehat, bukan dengan membebani masyarakat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta menggali potensi ekonomi baru yang tidak mematikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha, “ tegasnya.
Ditambahkan Herman, bahwa kualitas belanja daerah Fraksi Perindo mencermati Rp 2,4 triliun, dengan belanja operasi sebesar Rp 1,6 miliar.
Fraksi Perindo memahami bahwa belanja operasi memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam kondisi tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Kita perlu memastikan bahwa komposisi belanja benar-benar memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa belanja daerah tidak sekadar "habis dibelanjakan", tetapi mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat pertanian, membuka lapangan kerja, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan dan stunting, " urainya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin