RADAR PALU - PT Halmahera International Resources (HIR) menyatakan kesiapannya membiayai seluruh proses perbaikan intake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Petasia sebagai langkah percepatan penanganan krisis air bersih yang melanda Kota Kolonodale dan wilayah sekitarnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Morowali Utara (Morut) bersama pemerintah daerah, perusahaan dan perwakilan masyarakat di Ruang Rapat Komisi III, Senin (15/6/2026).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut sekaligus evaluasi atas rapat sebelumnya pada 4 Juni 2026 yang membahas dampak pembukaan lahan perusahaan di sekitar intake SPAM IKK Petasia yang diduga memicu pencemaran sumber air baku.
Baca Juga: Morowali Dinilai Punya Masa Depan Cerah di Sektor Pariwisata
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III Helen, didampingi Ketua Komisi I IM Arif Ibrahim, Ketua Komisi II Holiliana serta lima anggota dewan lainnya. Turut hadir Sekretaris Dinas PUPRPKPD Morut Alamsyah Tenri, Camat Petasia Novrianto N, Lurah Kolonodale Moh. Yamin serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Morut.
Dalam rapat itu, para pihak menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memulihkan layanan air bersih kepada masyarakat, baik melalui solusi jangka pendek maupun jangka menengah.
Untuk penanganan jangka menengah, Dinas PUPRPKPD Morut dijadwalkan melakukan pemeliharaan dan perbaikan intake SPAM IKK Petasia selama satu bulan, mulai Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Pantai Talise, Polisi Lakukan Penyelidikan
Seluruh biaya operasional pekerjaan tersebut akan ditanggung oleh PT HIR berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama dalam rapat sebesar Rp287.5 juta.
Selain perbaikan intake, Dinas PUPRPKPD juga akan menyusun perencanaan pembangunan jaringan perpipaan dan intake baru guna menjamin keberlanjutan pasokan air bersih serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah daerah juga akan membentuk kelompok kerja (pokja) percepatan perbaikan sarana air bersih SPAM IKK Petasia yang melibatkan unsur masyarakat.
Baca Juga: Sumber Air Tertutup Longsor Pascagempa, Warga Nokilalaki Mulai Terima Pasokan Air Bersih
Selain membiayai perbaikan intake, PT HIR juga menyatakan kesediaannya membantu pengadaan sarana distribusi air bersih sementara bagi warga terdampak.
Perusahaan akan menanggung pengadaan tambahan tandon air, water tank dan tower air di empat wilayah terdampak, yakni Kelurahan Kolonodale, Bahontula, Bahoue dan Desa Ganda-Ganda.
Sebelumnya, pihak HIR sudah menyalurkan lima buah tandon dan mengoperasikan satu unit water tank untuk melayani Kelurahan Kolonodale.
Sementara itu, PT Sumber Permata Selaras (SPS) dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP) masing-masing akan menyediakan 10 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter lengkap dengan tower penyangganya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama proses perbaikan intake berlangsung.
Di hadapan peserta rapat, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT HIR, Bekti Wahyu, menegaskan bahwa aktivitas yang dituding sebagai penyebab pencemaran sumber air baku SPAM IKK Petasia sebenarnya telah dihentikan sejak tahun 2025.
Menurutnya, perusahaan saat ini fokus menjalankan program reklamasi pada area bekas aktivitas pertambangan dan tidak lagi melakukan kegiatan operasional di lokasi yang dianggap terdampak.
"Aktivitas yang dituding sebagai penyebab pencemaran sumber air baku SPAM IKK Petasia sebenarnya sudah kami hentikan sejak tahun 2025," kata Bekti.
Dia menjelaskan bahwa proses reklamasi membutuhkan waktu karena pertumbuhan vegetasi dan pemulihan kondisi lingkungan tidak dapat berlangsung secara instan.
Bekti juga membantah adanya pembiaran terhadap area reklamasi. Menurutnya, perusahaan tetap melakukan perawatan, meski penggunaan alat berat dibatasi untuk menjaga kondisi tanah tetap stabil dan mempertahankan kandungan humus.
"Proses reklamasi tetap berjalan. Hanya saja memang tidak secepat yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, PUPR maupun DPRD," ujarnya.
Bekti menegaskan bahwa keputusan perusahaan membiayai perbaikan intake dan membantu penyediaan sarana air bersih merupakan bentuk komitmen manajemen PT HIR terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut dia, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Bantuan tersebut merupakan komitmen pimpinan perusahaan. Apapun yang terjadi terhadap masyarakat, perusahaan harus ikut serta dan mengambil bagian dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah," katanya.
Dia berharap langkah yang telah disepakati dalam RDP dapat mempercepat normalisasi pelayanan air bersih sekaligus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan.
DPRD Morut juga menegaskan bahwa seluruh pihak wajib menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan, termasuk mengacu pada Berita Acara Rapat tanggal 18 Maret 2025 sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut penanganan SPAM IKK Petasia. (ham)
Editor : Agung Sumandjaya