RADAR PALU – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama jajaran Polrestabes Makassar membuka ruang dialog dengan Cipayung Plus yang terdiri dari PMKRI, PMI, dan GMKI Makassar, Jumat (25/9).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penyaluran BBM dan LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi forum penyampaian masukan terkait kondisi distribusi energi di lapangan.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari pengawasan SPBU, distribusi BBM bersubsidi, aktivitas transportir, hingga pengawasan terhadap lembaga penyalur.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Distribusi BBM Subsidi di Buol dan Tolitoli Tetap Berjalan Kondusif
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan, kondisi pelayanan BBM di Makassar saat ini berangsur membaik dan cenderung normal.
“Kami berterima kasih atas masukan dan dukungannya. Kondisi di Makassar saat ini sudah mulai landai dan cenderung normal. Berbagai upaya terus kami evaluasi bersama pemerintah dan aparat penegak hukum agar pelayanan dan distribusi energi semakin baik,” ujar Deny.
Salah satu langkah yang dilakukan Pertamina adalah penyesuaian pola penyaluran Solar melalui penerapan cluster SPBU. Pengaturan tersebut akan diperkuat melalui edaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengarahkan kendaraan ke titik pelayanan sesuai kelompok yang ditetapkan.
Baca Juga: Masak Serentak Bright Gas di 8 Kota, Pertamina Bidik Rekor MURI 8.100 Porsi
Kebijakan itu diharapkan dapat mengatur arus kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan pada SPBU tertentu.
Deny menegaskan, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga terus diperkuat bersama pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Pengawasan kami perkuat di setiap titik penyaluran. Kalau ada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” katanya.
Baca Juga: Pertamina Perkuat Keandalan Avtur di AFT Hasanuddin, Keselamatan Jadi Prioritas
Untuk LPG 3 Kg, Pertamina melakukan penyesuaian alokasi dan penambahan suplai di sejumlah wilayah berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Penyaluran dilakukan melalui jaringan agen dan pangkalan resmi dengan pemantauan secara berkala untuk memastikan distribusi berlangsung tertib dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, kepolisian masih mendalami informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran distribusi BBM.
Baca Juga: Pertalite Sempat Langka di Palu, Pemprov Ungkap Penyebab dan Langkah Pertamina
“Kami terus mendalami kasus-kasus terkait BBM yang melibatkan oknum dari pihak mana pun. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, kami tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan,” ujar Arya.
Arya juga mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan dalam mengawasi distribusi energi, termasuk dengan menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum selanjutnya akan terus mengevaluasi pola penyaluran BBM dan LPG 3 Kg.
Baca Juga: Kebutuhan Naik, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg hingga 65 Persen di Sulselbar
Penguatan pengawasan diarahkan untuk memastikan energi bersubsidi diterima masyarakat yang berhak serta pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Pertamina mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai foto Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dikaitkan dengan isu kenaikan harga BBM.
Pertamina memastikan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Masyarakat diimbau menggunakan energi secara bijak dan melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan. Kendala pelayanan maupun indikasi pelanggaran penyaluran BBM dan LPG dapat dilaporkan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.***
Editor : Rony Sandhi