RADAR PALU - Sekretariat Bersama Rumah Jurnalis di Jalan Ahmad Yani, Kota Palu dipadati mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat saat pemutaran sekaligus diskusi film dokumenter Pesta Babi, Rabu malam (13/5/2026).
Kegiatan yang digelar Aliansi Rumah Jurnalis Sulawesi Tengah itu mengangkat isu dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua.
Film dokumenter investigatif tersebut menyoroti pembukaan hutan, dugaan pengambilalihan tanah adat, hingga konflik yang muncul akibat masuknya industri ke wilayah masyarakat asli Papua.
Baca Juga: BEM STIA Pembangunan Palu Laksanakan Tabur Bunga dan Nobar Film Perjuangan
Hadir sebagai pemateri dalam diskusi itu, Rukmini Toheke dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulteng, Richard Labiro dari Yayasan Tanah Merdeka, serta mahasiswa Universitas Tadulako asal Papua, Aison Gwijangge.
Dalam diskusi, Aison menyebut isi film tersebut sesuai dengan kenyataan yang dialami masyarakat di Papua. Menurutnya, persoalan tanah adat dan ketimpangan pembangunan masih menjadi keresahan warga asli Papua.
“Apapun yang ada di dalam film tadi memang benar dan sangat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Warga Palu Nobar Film Maira, Rerie–Nilam Sari Sasar Generasi Muda
Ia mencontohkan kondisi di kampung halamannya yang hingga kini belum memiliki akses jalan penghubung antar kampung maupun distrik.
“Di kampung saya sendiri belum ada jalan sama sekali untuk antar kampung dan distrik,” katanya.
Aison juga menilai masyarakat Papua kerap tidak dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber daya alam di daerah mereka.
Baca Juga: Indosat Gelar Anugerah Karya Festival Film Pendek SOS 2023
Sementara itu, Rukmini Toheke menilai film Pesta Babi menunjukkan bagaimana masyarakat adat sering tersingkir akibat kebijakan pembangunan negara. Menurutnya, wilayah adat kerap dianggap sebagai lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investasi maupun proyek negara.
Ia menegaskan masyarakat adat selama ini terus memperjuangkan pengakuan wilayah yang masuk dalam kawasan industri maupun proyek strategis nasional.
Richard Labiro turut menyoroti pola konflik yang menurutnya memiliki kemiripan dengan situasi di Sulawesi Tengah saat ekspansi industri masuk ke wilayah masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan sering berjalan beriringan dengan investasi skala besar dan proyek nasional.
Baca Juga: Ratusan Warga Palu Nobar Film Maira, Rerie–Nilam Sari Sasar Generasi Muda
Diskusi berlangsung hingga malam hari dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pandangan terkait perlindungan masyarakat adat dan dampak proyek industri di berbagai daerah.(*)
Editor : Rony Sandhi