RADAR PALU — Dugaan dinasti politik di Kalimantan Timur mulai jadi perhatian. Isu ini muncul karena ada indikasi kekuasaan yang berputar di lingkar keluarga.
Pengamat politik sekaligus Akademisi dari Universitas Tadulako (Untad), Prof. Irwan Waris, menilai kondisi ini bisa berdampak buruk bagi demokrasi jika tidak diawasi.
Di Kalimantan Timur, Gubernur Rusdy Mas’ud disebut-sebut memiliki kerabat yang ikut terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Situasi ini dianggap sebagai tanda awal menguatnya praktik dinasti.
Baca Juga: BOSDA Sulteng Macet! Sekolah 'Tercekik', SMK Swasta Merana
Menurut Prof. Irwan Waris, masalah utama bukan pada aturan, tetapi pada etika berpolitik. Ia menegaskan, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan keluarga.
“Dinasti politik tidak baik bagi daerah. Seolah-olah kekuasaan dijalankan untuk keluarga, padahal sistem kita demokrasi,” ujarnya saat ditemui oleh Jawa Pos Radar Palu di Kampus Untad, Rabu (6/05/2026).
Ia menjelaskan, risiko paling besar terjadi jika jabatan penting dalam satu daerah dipegang oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga. “Kalau kepala daerah dan DPR satu lingkar keluarga, fungsi pengawasan tidak jalan. Bisa terjadi persekongkolan,” katanya.
Baca Juga: Sulteng Bidik Pasar Global, Gubernur Anwar Hafid Dorong Ekspor Produk Unggulan
Ia juga mengingatkan, kondisi seperti ini bisa saja terjadi di Sulawesi Tengah. Apalagi, banyak anggota keluarga yang mulai aktif di partai politik. Namun, ia menegaskan tidak semua keterlibatan keluarga bisa disebut dinasti.
“Kalau beda wilayah, itu masih hak masing-masing. Tapi kalau satu daerah dikelola bersama oleh keluarga, itu yang disebut dinasti,” jelasnya.
Ia menilai, praktik seperti ini bisa berdampak pada kebijakan pemerintah. Program yang dibuat berpotensi tidak berpihak pada rakyat. “Tidak akan efektif. Yang ada justru peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Baca Juga: Henri Kusuma Muhidin: DPRD Siap Kawal Kebijakan Pro Rakyat di Sulteng
Ia berharap kondisi ini tidak terus berkembang, baik di Kalimantan Timur maupun daerah lain. Peran masyarakat dinilai penting untuk mengawasi. “Rakyat harus berani kritis. Kalau ada tanda-tanda dinasti, jangan dipilih. Karena yang dirugikan pasti masyarakat,” pungkasnya.(*)
Editor : Agung Sumandjaya