Gambar Ilustrasi pengadaan alat Gym. (Dibuat dengan AI)RADAR PALU – Komitmen efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya tercermin di daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) justru menuai sorotan setelah dugaan munculnya anggaran pembelian alat gym untuk kebutuhan pimpinan senilai Rp 447,7 juta.
Pengadaan tersebut disebut-sebut masuk melalui mekanisme pergeseran APBD 2026 tanpa pembahasan bersama DPRD Sulawesi Tengah. Hal ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan prioritas belanja daerah di tengah tuntutan penghematan anggaran.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, terdapat sejumlah program tambahan pasca pergeseran anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi. Salah satu yang paling disorot adalah pengadaan alat gym untuk pimpinan.
Baca Juga: Sosialisasi Perda Digelar, Pemprov Sulteng Siapkan Payung Hukum Masyarakat Adat
“Di tengah efisiensi, justru muncul pembelian alat gym seharga hampir Rp 447 juta melalui pergeseran APBD yang tidak dibahas bersama DPRD,” ungkapnya.
Tak hanya itu, data rincian program juga menunjukkan adanya sekitar 14 kegiatan baru yang dimasukkan setelah pergeseran anggaran. Salah satunya adalah program Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang mengalami lonjakan signifikan, dari Rp 973,3 juta menjadi Rp 1,78 miliar atau bertambah lebih dari Rp 814 juta.
Pada Biro Hukum, tercatat anggaran honorarium Klinik Hukum Berani sebesar Rp 285 juta. Sementara di Biro Kesra, program Sembako Berani Berkah dianggarkan Rp 4,49 miliar, serta insentif bagi pegawai syara’, takmir rumah ibadah, dan petugas keagamaan lainnya mencapai Rp 19,8 miliar.
Baca Juga: Masyarakat Perlu Tahu, Ini Standar Kendaraan Dinas Pejabat Pemprov Sulteng
Anggaran untuk Baznas Sulteng juga mengalami kenaikan dari Rp 250 juta menjadi Rp 400 juta. Selain itu, belanja hibah kepada lembaga sosial meningkat dari Rp 34,34 miliar menjadi Rp 38,01 miliar.
Di sisi lain, Biro Administrasi Pimpinan turut mencatat sejumlah kenaikan anggaran, termasuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan yang melonjak dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 3,5 miliar. Terdapat pula anggaran bahan bakar peliputan kegiatan pimpinan sebesar Rp 109,9 juta dan perjalanan dinas Rp 321,8 juta.
Meski beberapa program dinilai masih memiliki urgensi, pembelian alat gym untuk pimpinan menjadi titik kritik utama. Publik mempertanyakan apakah kebutuhan tersebut mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang dituntut efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Masyarakat Perlu Tahu, Ini Standar Kendaraan Dinas Pejabat Pemprov Sulteng
“Kalau anggaran lain mungkin masih bisa dipahami, tapi alat gym untuk pimpinan dengan nilai sebesar itu, apakah benar-benar prioritas?” ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Sulteng terkait dasar penganggaran maupun mekanisme pergeseran APBD yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD.
Sementara Sekprov Sulteng, Novalina Wiswadewa yang coba dihubungi Radar Palu via pesan WhatsApp dan telepon belum merespon. (ron)
Editor : Rony Sandhi