Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Pemimpin di Antara, Bukan di Atas: Membaca Arah Baru Kepemimpinan dari Fenomena Zohran Mamdani

Rony Sandhi • Kamis, 13 November 2025 | 10:06 WIB
Harnida Wahyuni Adda
Harnida Wahyuni Adda

Oleh: Harnida Wahyuni Adda

Kemenangan Zohran Mamdani bukan hanya kisah politik. Ia adalah penanda arah. Sebuah undangan untuk melihat kembali bahwa kepemimpinan adalah ruang tumbuh bersama, perjalanan batin, dan laku pengabdian.

Fenomena kemenangan Zohran Mamdani dalam kancah politik kontemporer bukan sekadar kisah tentang keberhasilan menaklukkan panggung elektoral. Ia mencerminkan lahirnya pola kepemimpinan baru yang bergerak menjauh dari model lama yang hierarkis dan berpusat pada figur tunggal, menuju pola kepemimpinan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berakar kuat pada identitas komunitas. Di tengah dinamika sosial politik yang cepat berubah, kemenangan ini menjadi cermin dari pergeseran orientasi masyarakat terhadap pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri.

Di masa lalu, kepemimpinan sering dipahami sebagai kekuasaan yang berada di tangan satu orang dengan otoritas, kewenangan, dan legitimasi yang mengalir dari atas ke bawah. Pemimpin mengarahkan, pengikut menjalankan. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan instruktif, dengan jarak yang jelas antara pemegang kuasa dan mereka yang diwakili. Namun, realitas sosial hari ini, terutama di tengah generasi muda yang tumbuh dalam kultur digital, menghadirkan pola baru relasi kepemimpinan.

Fenomena Mamdani hadir membawa cara pandang lain, dimana ia bukan sekadar berbicara untuk komunitasnya, tetapi berbicara dari komunitasnya. Identitasnya sebagai anak imigran, aktivis, dan anggota komunitas diaspora bukan ditempatkan sebagai beban atau sekadar latar belakang biografis, melainkan sebagai sumber autentisitas politik. Representasi di sini bukan tentang siapa yang paling pandai membangun citra, tetapi siapa yang memiliki kedalaman mendengar, memahami, dan bertumbuh bersama orang-orang yang dipercayakannya. Kepemimpinan dalam model seperti ini tidak lagi bekerja melalui jarak, tetapi melalui kedekatan hati dan batin. Tidak lagi melalui instruksi, tetapi melalui keterlibatan. Ruang demokrasi yang dibangun bukan hanya ruang partisipasi simbolik, tetapi ruang dimana orang-orang merasa memiliki suara dan peran dalam menentukan arah gerak komunitasnya.

Kekuasaan yang efektif hari ini bukan kekuasaan yang dipertahankan, melainkan kekuasaan yang dibagikan. Pernyataan ini menandai pergeseran mendasar dalam cara kita memahami legitimasi dan otoritas dalam kepemimpinan. Jika pada masa lalu kekuasaan dipandang sebagai sumber yang harus dijaga dan dikontrol oleh pemegangnya, maka dalam konteks sosial-politik kontemporer, kekuasaan justru menemukan kekuatannya ketika ia mengalir, berpindah, dan dibuka sebagai ruang partisipasi bagi banyak pihak.

Dalam literatur kepemimpinan modern, hal ini dikenal sebagai distributed leadership atau shared leadership, yaitu model kepemimpinan yang memandang komunitas bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang memiliki agensi. Pemimpin dalam model ini bukan pusat segala keputusan, melainkan fasilitator yang mengaktifkan kapasitas kolektif. Ia menciptakan kondisi di mana setiap anggota komunitas dapat mengambil peran dan kontribusi, sehingga keberhasilan menjadi hasil bersama, bukan prestasi satu individu.

Kontestasi politik hari ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai benteng eksklusif. Yang dicari bukan lagi sosok yang “menguasai”, melainkan yang memberdayakan. Pemimpin yang memahami bahwa otoritas moral tidak terletak pada posisi, tetapi pada kemampuan untuk membangun rasa memiliki (sense of belonging) dalam komunitas. Ketika pemimpin mengundang orang lain masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, ia bukan kehilangan wibawa namun ia justru menegaskan legitimasi yang lebih dalam, yaitu kepercayaan.

Dari perspektif keagamaan, kekuasaan tidak pernah dipahami sebagai kepemilikan mutlak manusia. Ia adalah Amanah, sesuatu yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia. Maka membagikan kekuasaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kerendahan hati spiritual. Keyakinan bahwa kebaikan bersama lebih mungkin terwujud ketika kekuasaan tidak disimpan untuk diri sendiri, tetapi dibuka sebagai ruang berkembangnya kebijaksanaan kolektif. Dengan kata lain, pemimpin yang membagikan kekuasaan sesungguhnya sedang memperluas kekuatannya, bukan menguranginya. Kekuatan tumbuh dari kepercayaan, dan kepercayaan hanya lahir dari kedekatan, keterlibatan, dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak ada pemimpin yang dapat menyelesaikan segala hal sendirian. Kepemimpinan yang diimplementasikan dengan kerendahan hati bukanlah tentang siapa yang berdiri paling tinggi, tetapi siapa yang paling mampu membuat orang lain ikut berdiri bersama.

Kekuatan pemimpin dapat terlihat dalam kemampuannya mendistribusikan suara, peran, dan pengaruh. Dalam hal ini, pemimpin bukan sumber tunggal perubahan, melainkan penyusun ekosistem di mana setiap orang merasa terlibat dan diperlukan. Pembagian kekuasaan ini bukan kehilangan pengaruh, justru memperluasnya. Ketika komunitas diberi peran, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penjaga keberlanjutan. Ada rasa memiliki, dan dari rasa memiliki lahirlah solidaritas.

Lapisan penting yang melandasi semua itu adalah spiritualitas, berupa keyakinan mendasar bahwa sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia dapat menjadi mungkin ketika seseorang menapakkan langkahnya pada niat yang tulus, keberanian moral, dan kesediaan bersandar pada kehendak Tuhan. Dalam tradisi keagamaan kita, hal ini sejalan dengan prinsip ikhtiar dan tawakkal: berusaha sekuat tenaga untuk kebaikan, lalu menyerahkan hasil kepada Allah yang Maha Menentukan. Kemenangan Mamdani tidak lahir dari kalkulasi politik semata. Ia adalah buah dari konsistensi nilai, kesabaran dalam perjuangan, dan kepercayaan bahwa perubahan sosial memiliki dimensi ilahiah, bahwa Tuhan membuka jalan bagi mereka yang menjaga ketulusan dan kemaslahatan dalam langkahnya.

Dalam tradisi kepemimpinan yang berakar pada spiritualitas, gagasan ini sejatinya bukan hal baru. Banyak tradisi keagamaan mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada pemberdayaan. Bahwa pemimpin adalah khalifah, bukan penguasa mutlak; fasilitator perjalanan, bukan pencipta arah tunggal. Kepemimpinan berbasis spiritualitas menempatkan manusia sebagai makhluk yang setara dalam pencarian makna. Maka membagikan kekuasaan adalah tindakan menyadari keterbatasan diri sekaligus menghormati kapasitas orang lain.

Kemenangan Mamdani membuka ruang percakapan yang lebih luas mengenai bagaimana kita mempersiapkan pemimpin masa depan. Kita tidak lagi cukup mengajarkan kemampuan retorika dan strategi politik. Melainkan, kita harus menumbuhkan empati, keberanian untuk memperjuangkan keadilan, kedalaman spiritual, kemampuan membaca realitas sosial, serta kesediaan untuk bekerja dalam jaringan kolaboratif hingga akar komunitas. Kepemimpinan semacam ini jauh dari karakter populisme. Ia tidak menyandarkan kekuatan pada citra dan retorika, tetapi pada kepercayaan yang tumbuh melalui kedekatan, empati, dan kehadiran nyata di tengah kehidupan masyarakat. Pemimpin bukan lagi berdiri di panggung tinggi, melainkan berjalan bersama komunitasnya. Ia bukan pusat perhatian, tetapi penggerak ruang bersama.

Jika kepemimpinan lama bertumpu pada simbol kekuasaan, maka kepemimpinan baru bertumpu pada kepercayaan. Kepercayaan hanya tumbuh ketika pemimpin bukan sekadar tampil sebagai wakil, tetapi sebagai bagian yang menyatu dengan denyut kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Masa depan kepemimpinan tampaknya bukan lagi tentang siapa yang berdiri paling tinggi, tetapi siapa yang berdiri paling dekat dengan rakyat, dekat dengan nurani, dan dekat dengan Tuhan.

Di sinilah spiritualitas memainkan peran penting. Ia menjaga agar kepemimpinan tidak menjadi proyek ego, melainkan proses memanusiakan manusia. Ia meneguhkan pemimpin untuk tetap rendah hati, mendengarkan, dan mengakui bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dirinya, tetapi dari kebaikan kolektif yang ia rawat dan dari pertolongan Allah yang melampaui perhitungan akal.

Zohran Mamdani menunjukkan hal ini dalam sikap politiknya. Ia tidak datang dengan ambisi kekuasaan sebagai tujuan, tetapi dengan spirit pengabdian kepada komunitas. Itu bukan sikap pragmatis semata. Ada keberanian moral yang tumbuh dari keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin, bahkan ketika keadaan tampak menantang atau peluang terlihat kecil. Spirit seperti ini hanya dapat lahir dari landasan batin yang kokoh: keyakinan bahwa perjuangan yang berangkat dari niat dan nilai yang benar akan menemukan jalannya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan upaya yang tulus.

Pelajaran untuk kita di Indonesia menjadi jelas. Kepemimpinan masa depan tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis dan kemampuan manajerial. Ia membutuhkan kedalaman batin. Tanpa landasan spiritual, kolaborasi dapat berubah menjadi kalkulasi politik dan keberagaman dapat berubah menjadi strategi pencitraan. Namun dengan spiritualitas, kolaborasi menjadi ruang belajar bersama, dan keberagaman menjadi sumber kekuatan.

Inilah arah baru kepemimpinan: kekuasaan yang dibagikan, bukan mendominasi.

Pemimpin di antara, bukan di atas. Itulah arah yang kini mulai kita tuju.(*)

 *) Penulis : Akademisi FEB Universitas Tadulako

Editor : Rony Sandhi
#Zohran Mamdani #Pemimpin #Fenomena #Arah Baru Kepemimpinan