RADAR PALU – Kehadiran Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tiba di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada 23 Agustus 2025 untuk menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar juga menjadi hal penting penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Ilegal di Sulteng.
Wakil Pengurus Besar Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Sukirman Ndala, mengingatkan agar kunjungan Bahlil ke Sulteng tidak hanya sebatas agenda politik. Ia menegaskan, masyarakat menunggu tindakan nyata Bahlil dalam menuntaskan masalah tambang ilegal di daerah ini.
Menurutnya, penegasakan Presiden Prabowo dalam pidato tahunan di DPR/MPR RI sudah jelas akan menindak tegas setiap aktivitas tambang illegal di seluruh Indonesia, temasuk yang ada di Sulteng.
“Menteri Bahlil dikenal sebagai mantan aktivis dengan suara lantang memperjuangkan keadilan. Bahkan, beliau pernah berjanji akan ‘menyikat tambang ilegal tanpa pandang bulu’. Kami ingin janji itu diwujudkan di Sulteng. Rakyat tidak butuh slogan, tapi butuh bukti. Saat sungai tercemar, lahan petani rusak, dan wartawan diintimidasi, apakah kedatangan Pak Bahlil hanya untuk Musda Golkar?,” ujar Sukirman.
Pria yang akrab disapa Mimang ini, menegaskan, Sulawesi Tengah menjadi cermin maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang seolah kebal hukum. Dari Morowali, Parigi Moutong hingga Buol, aktivitas tambang ilegal merajalela. Truk-truk tambang menggerus jalan umum, sungai berubah keruh, banjir bandang melanda desa, hingga petani kehilangan lahan.
Khusus PETI di Poboya, Kota Palu, dan Parigi Moutong, hingga kini belum ada penindakan tegas, meski kasusnya ramai diberitakan media lokal.
Lebih ironis, suara kritis masyarakat dan jurnalis justru ditekan. Belum lama ini, seorang wartawan diduga mengalami tindakan intimidasi karena terkait berita tambang ilegal Poboya. Bahkan, tambang ilegal ini diduga kuat dibekingi aparat penegak hukum.
“Sudah terlalu banyak korban jiwa akibat tambang ilegal di Sulteng. Aktivis dan masyarakat tidak henti-hentinya menyuarakan persoalan ini, tapi terus diabaikan,” tegas Mimang.
Di sisi lain, pemerintah pusat kerap mengumbar pernyataan keras. Bahlil bahkan menegaskan tambang ilegal akan “disikat tanpa pandang bulu”. Namun, bagi publik, ucapan itu hanya akan jadi retorika kosong jika tidak dibuktikan di lapangan.
Kehadiran Bahlil dalam Musda Golkar di Palu dinilai menjadi momentum penting. Ia diminta membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal, bukan sekadar menjalankan agenda politik.
“Apakah nyawa rakyat Sulteng, hutan yang rusak, dan masa depan generasi muda harus kalah penting dibanding kepentingan politik? Jika tambang ilegal di Sulteng dibiarkan, maka janji pemerintah lagi-lagi akan tumbang oleh pragmatisme kekuasaan,” pungkasnya.(*/ron)
Editor : Rony Sandhi