Sejumlah petani sawit di wilayah Tontowea kini hidup dalam keresahan. Lahan sawit yang dulu menjadi tumpuan ekonomi keluarga kini terendam lumpur akibat aktivitas tambang nikel.
Bagi para petani, musim panen berubah menjadi musim paceklik. Wenor Tamandalan, seorang petani sawit di wilayah Tontoewa mengungkapkan lahannya seluas 8 hektare kini tak lagi menghasilkan.
"Sekarang nol, Pak. Sudah mau empat bulan saya tidak panen," kata Wenor Kepada Radar Palu usai peninjauan lokasi terdampak oleh anggota Komisi I dan III DPRD Morut, Rabu (9/7/2025).
Wenor mengadukan kondisi kebun sawitnya kepada Wakil Ketua Komisi I Arman Marunduh dan Anggota Komisi III Kisran. Kedua politisi berbeda partai ini langsung menanggapinya.
Wenor, yang memiliki kebun sawit seluas 8 hektare, mengaku kondisi kebunnya kini memprihatinkan. Lumpur tebal menutup akses ke kebun.
"Pertama, kita mau masuk kebun saja susah. Lumpur di depannya tebal sekali," ujarnya.
Sebelum terdampak tambang, Wenor mampu memanen sawit hingga tiga kali dalam sebulan. Dari kebun 8 hektare itu, dia bisa memetik hasil sekitar 5 ton per panen. Dengan harga sawit di tingkat pabrik saat ini berkisar Rp2.700 per kilogram, pendapatan bulanan Wenor bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun kini, Wenor tinggal gigit jari.
"Kalau dulu lumayan, Pak. Bisa sampai 5 ton sekali panen," kenangnya.
Harga TBS sawit di wilayah Morut sendiri berkisar Rp2.100 hingga Rp2.700 per kilogram, tergantung kualitas dan lokasi penjualan. Kehilangan panen dalam waktu empat bulan jelas menjadi pukulan telak bagi ekonomi keluarga petani.
Bukan hanya Wenor yang merasakan derita. Ia menyebut banyak kebun milik warga lain yang juga terdampak. Bahkan, selain kebun sawit, tambak ikan milik masyarakat di wilayah Danau Tiu dan desa-desa sekitar juga ikut terancam.
“Banyak kebun masyarakat lain yang kena. Termasuk tambak ikan. Padahal itu mata pencarian pokok warga di sini," ungkapnya.
Desa-desa di Petasia Barat memang dikenal sebagai sentra perkebunan sawit rakyat sekaligus penghasil ikan air tawar. Aktivitas tambang nikel, yang membawa perubahan pada pola aliran air dan kualitas tanah menjadi biang kerusakan lahan warga.
Wenor mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah desa. Namun hingga kini, ia merasa tidak ada tindak lanjut berarti. Ia khawatir, jika hanya mengandalkan laporan ke desa, permasalahan akan berujung buntu.
"Kalau cuma lewat desa, saya hilang. Bukan cuma saya yang kena. Tapi karena hidup saya di situ, makan saya dari kebun itu. Mau hidup di mana lagi kalau seperti ini?” katanya.
Wenor akhirnya memutuskan melapor ke pihak berwenang lebih tinggi agar persoalannya bisa didengar langsung. Ia menuntut adanya ganti rugi yang layak dari PT SSP atas kerugian yang ia alami.
"Kalau saya mau makan bagaimana lagi, Pak? Saya serahkan ke perusahaan untuk ganti rugi. Supaya sama-sama mengerti," ujarnya.
Ia juga membuka peluang penyelesaian damai, sepanjang haknya tetap dihormati.
"Supaya ada partisipasi juga. Saya bantu juga pihak perusahaan untuk bikin cek dam (penyelesaian damai). Tapi saya harus diganti rugi juga. Kalau dituntut secara hukum pun bisa, karena lahan saya resmi bersertifikat dan ada SKT-nya,” tegas Wenor.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I Arman Marunduh memastikan segera mengambil tindak cepat terkait keluhan Wenor Tamandalan. Hal itu disetujui Anggota Komisi III, Kisran.
"Kami segera melayangkan surat kepada pihak PT SSP sebagai tindak lanjut persoalan ini," sebut Arman Marunduh.
Hingga berita ini masuk redaksi, PT SSP belum memberikan keterangan resmi mengenai keluhan petani sawit di sekitar lokasi tambang. Wartawan telah berupaya menghubungi Marten, Kepala Tehnik Tambang (KTT) PT SSP untuk mengonfirmasi permasalahan ini, namun belum mendapat jawaban.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara diminta turun tangan untuk meninjau langsung kondisi lahan pertanian yang terdampak, sekaligus menengahi potensi konflik antara warga dan perusahaan tambang. (ham)
Editor : Agung Sumandjaya