RADAR PALU – Penolakan terhadap seorang pasien di salah satu rumah sakit di Kota Palu memicu polemik dan menjadi viral di media sosial, khususnya dalam sebuah grup Facebook.
Dalam video yang beredar, seorang warga menyampaikan keluhan karena anaknya tidak mendapat pelayanan di rumah sakit dan diminta kembali ke puskesmas. Padahal, menurut warga tersebut, pemerintah telah memiliki program kesehatan pro rakyat, yaitu BERANI Sehat.
“Ini harus menjadi perhatian. Pak Gubernur sudah berkali-kali bilang, layani dulu pasiennya. Masa kita disuruh balik ke puskesmas? Aturan rumah sakit ini seperti apa? Anak saya sudah saya bawa ke rumah sakit, malah disuruh kembali,” ujar warga dalam video tersebut.
Warga itu juga mengungkapkan kekesalan karena iuran BPJS Kesehatan rutin dipotong dari gajinya setiap bulan, namun tetap merasa dipersulit saat membutuhkan layanan.
“Begitu bawa BPJS, pasti kita disuruh antri lama dan kadang malah tidak dilayani,” katanya.
Menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa penolakan terjadi di Rumah Sakit Budi Agung Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan penegasan bahwa tidak boleh ada rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang menolak pasien. Hal itu sesuai dengan semangat program BERANI Sehat.
“Program BERANI Sehat sudah jelas mengatur bahwa semua pasien harus dilayani. Tidak boleh ada penolakan, karena biaya pelayanan kesehatan sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBD Provinsi,” ujar Anwar Hafid saat dihubungi Radar Palu, Sabtu (14/6/2025).
Gubernur Anwar menjelaskan bahwa paradigma pelayanan kesehatan harus berubah. Rumah sakit tidak boleh mempersulit pasien dengan urusan rujukan atau syarat administrasi di awal.
“Pasien datang, langsung dilayani. Masalah administrasi biar kami yang selesaikan. Tidak perlu dibuat ribet. Yang penting rakyat mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Akan Undang Semua Rumah Sakit dan Dinas Terkait
Untuk menghindari kejadian serupa, Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan mengundang seluruh pihak rumah sakit dan instansi terkait guna memperkuat komitmen bersama.
“Saya akan panggil semua rumah sakit. Kita akan buat MoU untuk mempertegas komitmen dalam melayani masyarakat. Ini harus menjadi ikatan formal agar tidak ada lagi kejadian serupa,” ujarnya.
Mantan Anggota DPR RI Dapil Sulteng ini juga mengatakan bahwa Dinas Kesehatan akan dilibatkan untuk menyusun standar pelayanan yang lebih jelas di setiap rumah sakit.
“Saya sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan, tidak usah urus hal lain dulu. Fokus saja agar rakyat bisa mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan layak,” tambahnya.
Anwar Hafid mengakui, memang ada beberapa kasus di rumah sakit yang terjadi karena miskomunikasi atau kurangnya pemahaman dari petugas.
“Program BERANI Sehat secara umum berjalan baik. Memang ada beberapa kasus yang kasuistik, seperti di RS Undata, itu pun karena kesalahpahaman antara pasien dan petugas. Tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa program ini gagal,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa mayoritas fasilitas kesehatan sudah memahami konsep pelayanan BERANI Sehat, yaitu layani pasien terlebih dahulu, urusan administrasi menyusul dan ditangani oleh pihak yang berwenang.
“Kita tidak bisa menyamakan semua petugas. Setiap orang berbeda. Yang penting, program ini tetap berjalan dan akan terus kami perbaiki,” pungkasnya.(ron)
Editor : Rony Sandhi